PERSELISIHAN BURUH DAN PENGUSAHA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 2021-2025

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah umumnya mencakup konflik atas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), perizinan, atau fasilitas publik. Hal ini diatur melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang melibatkan dialog, mediasi pemerintah daerah, hingga Pengadilan Hubungan Industrial.